Perbedaan tujuan perkawinan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefenisikan perkawinan yaitu ” perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan menurut UU tersebut adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhan Yang Maha Esa. Arti bahagia sebenarnya bukan konsep fikih (Hukum Islam). Hal ini sejalan dengan defenisi Sayuti Thalib yaitu perkawinan adalah perjanjian kokoh dan suci antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kasih mengasihi, tentram dan kekal. Sedangkan defenisi kekal itu diambil adari ajaran Katolik Roma, yang mengartikan perkawinan itu adalah sehidup semati. Namun bisa juga diartikan bahwa perkawinan itu harus ada kesetian antara pasangan suami dan istri.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu ” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan wa rahmah. ” Artinya tujuan perkawinan sesuai dengan konsep Hukum Islam. Perbedaan KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 juga tampak pada penerapan sahnya perkawinan.

Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan ” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan.

Hal ini berbeda menurut pasal 4 KHI yaitu ” perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. Artinya KHI lebih menekankan perkawinan dalam konsep hukum Islam, namun tetap didasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974.

a.       Sekilas sejarah UU Nomor 1 Tahun 1974

Keinginan memiliki undang-undang perkawinan telah ada semenjak Indonesia belum merdeka. Pada waktu itu pernah dibicarakan di (Volkraads) yaitu semacam lembaga DPR pada waktu zaman Hindia Belanda. Fungsi Volkraad pada waktu itu (pada tahun 1916 sebagai dewan penasehat dan pada tahun 1927 menjalankan fungsi legislatif). Pada waktu itu anggota Volksraad ada sebanyak 35 orang, 15 diantaranya adalah pribumi.

Kemudian setelah kemerdekaan, pada tahun 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan Perkawinan, Talak dan Rujuk yang diketuai oleh Mr. Moh. Teuku Hasan. Akan tetapi kerjanya tim tersebut tidak berhasil. Pada tahun 1961 dibentuk lagi tim yang diketuai oleh Mr. Noer Persoecipto. Kemudian pada tahun 1966, MPRS mengeluarkan TAP MPRS Nomor XXVII/1966 untuk menindaklanjuti RUU Perkawinan. Pada tahun 1973 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyarankan kepada pemerintah agar RUU Perkawinan segera dibahas kembali. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1974 UU Nomor 1 Tahun 1974 atas usulan pemerintah RUU disahkan oleh DPR.

UU Perkawinan ini, menurut menteri Agama  bagi agama Islam diambil dari (Qur’an dan Hadis), bagi agama Hindu diambil dari Buku Law of Menual jilid 25 karangan Max Weber dan Kitab Manaha Dharma Satwa, bagi Agama Budha diambil dari Kitab Tripitaka dan bagi agama Katolik diambil dari kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Artinya UU Perkawinan merupakan UU yang berlaku bagi keseluruhan agama di Indonesia.

b.      Sekilas tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan ijma’ ulama yang telah dirumuskan pada tanggal 2-5 Februari 1988. Pada akhirnya keluar Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti oleh Menteri Agama dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 yang isinya untuk menyebarluaskan KHI di Instansi Pemerintah dan Peradilan. KHI terdiri dari 3 BAB yaitu Bab I tentang Perkawinan, Bab II tentang Kewarisan, Bab III tentang Perwakafan.  Adapun yang menjadi Ketua Tim yang membahas Bab I adalah M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung pada waktu itu) dan anggotanya terdiri dari ulama, praktisi hukum dan tokoh masyarakat

Tweet