Makalah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

CLD (Counter Legal Draft)

Laatar belakang CLD muncul disebabkan sebagai berikut Pertama: Anggapan mengenai pentingnya ‘memaknai-ulang’ hukum tekstual dalam KHI. Kedua: Hampir semua pasal dalam KHI yang dianggap mendiskriminasikan perempuan, makaa dalam darap CLD terutama yang dianggap mendiskriminasikan perempuan dilucuti dengan argumentasi hukum yang berdasarkan pada kaidah-kaidah fikih Ketiga: Dalam KHI sudah tidak sesuai dengan jamannya. Itulah salah satu dari munculnya CLD (Counter Legal Draft) di Indonesia

Namun adanya Pembatalan yang dilakukan Menteri Agama RI Maftuh Basyuni terhadap draf revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Senin, 14 Februari 2005 yang lalu cukup menghenyakkan, baik bagi pihak yang mendukung (pembatalan) maupun bagi pihak yang menyokong perubahan (revisi). Menag melandaskan keputusannya pada kekhawatiran terhadap kemungkinan akan menimbulkan keresahan masyarakat mengenai usulan-usulan yang dimuat dalam Counter Legal Draft (CLD)

Dari sekian tema yang dibahas di dalam KHI, paling tidak terdapat 3 isu yang (rawan) menjadi konsumsi publik. Pertama, tarik-menarik mengenai konsep dan praktik poligami. Dalam KHI, sangat jelas dinyatakan bahwa poligami diperbolehkan meskipun dengan beberapa syarat, di antaranya dan yang paling penting adalah adanya izin dari pihak istri. Sementara, di dalam CLD, poligami mutlak diharamkan dengan alasan mengandung muatan dan berpotensi menciptakan kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Persoalannya menjadi lebih rumit lagi ketika keduanya sama-sama melandaskan pada kekuatan interpretasi teks, yang sebenarnya hanya akan menghasilkan keputusan yang menduga-duga.

Kedua, kontroversi mengenai konsep dan praktik nikah beda agama. Dalam KHI, nikah beda agama sangat ditentang karena dianggap tidak sesuai dengan kandungan hukum yang termuat dalam teks Alquran. Sementara di dalam pasal CLD, nikah model ini diperbolehkan dan tidak diharamkan berdasarkan Hukum Islam.

Ketiga, konsep kontroversial tentang kawin kontrak (mut’ah). Jika di dalam KHI, nikah mut’ah mutlak diharamkan, maka di dalam pasal CLD nikah pada suatu masa tertentu diperbolehkan asalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pasal ini seakan-akan ingin dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam menikmati penjalinan kehidupan rumah tangga, sama halnya ketika keduanya memutuskan untuk memisahkan diri pada masa (waktu) yang telah ditentukan. Dengan pengertian lain, konsep mengenai sakralitas pernikahan berusaha dimangkirkan dan diganti dengan konsep mengenai kebebasan manusia untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pendamping, kapan ia harus dilangsungkan atau tidak menikah sama sekali.

PERDA Syariah Isu Penerapan Hukum Islam di Daerah

Perda bermuatan syariah dibuat dalam rangka implementasi kebebasan pengaturan dalam beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 UUD 1945. bahwa kehadiran perda bermuatan syariah merupakan manifestasi dari pluralisme sistem hukum di Indonesia yang terdiri dari Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat (BW). Bahwa implementasi perda bermuatan syariah secara khusus ditujukan bagi pemeluk agama islam serta sejauh ini terbukti tidak merugikan kelompok agama lain diluar agama islam. Dengan demikian perda bermuatan syariah tersebut terbukti turut memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Perda syariah Aceh

Penerapan syar’iat Islam di NAD dilaksanakan berdasarkan undang-undang otonomi khusus dengan melakukan transplantasi syar’iah ke dalam hukum positif dalam bentuk “Qanun”. Kebijakan ini dikeluarkan sehubungan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat Aceh atas pelaksanaan hukum yang khusus dalam wilayah NAD yang memiliki kekhasan sosial dan sejarahnya

Disamping berbagai undang-undang di atas, pada masa reformasi juga muncul berbagai peraturan daerah yang memuat nilai-nilai hukum Islam di daerah-daerah diantaranya yaitu ;

No	Asal Peraturan	Jenis	Nomor/ Tahun	Perihal
1	NAD	Qanun	11/2002	Syariat bidang ibadah, akidah, dan syiar Islam di
			13/2003	Maisir (judi)
			14/2003	Khalwat (mesum)
			7/2004	Pengelolaan zakat
2	Propinsi Sumbar	Perda	11/2001	Pemberantasan dan pencegahan maksiat
3	Kota Solok (Sumbar)	Perda	10/2001	Kewajiban membaca Al- Qur’an bagi siswa dan pengantin
4	Padang Pariaman (Sumatera Barat)	Perda	2/2004	Pencegahan penindakan dan pemberantasan maksiat
5	Kota Padang (sumbar)	Perda	3/2003	Wajib baca Al-Qur’an
6		Insruksi Walikota	451.442/ BINSOSIII/ 2005	Kewajiban berbusana muslimah
7	Pasaman Barat (Sumbar)	Perda		Aturan berbusana muslim di sekolah
8	Kota Bengkulu	Perda		Perda   Larangan pelacuran dalam Kota Bengkulu
9	Riau	Surat Gubernur	003.1/UM /08.01.20 03	Pembuatan papan nama arab
10	Kota Batam	Perda	6/2002	Ketertiban sosial (berisi pemberantasan pelacuran, pengaturan pakaian warga, dan pemberantasan kumpul kebo)
11	Kota Pangkal Pinang	Perda	6/2006	Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
12	Sumatera Selatan	Perda	13/2002	Pemberantasan maksiat
13	Kota Palembang	Perda	2/2004	Pemberantasan pelacuran
14	Kota Banjarmasin	Perda	4/2005	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13/2003 tentang larangan kegiatan pada Bulan Ramadhan
15	Kabupaten Bandung	Perda	9/2005	ZIS
16	Cirebon	Perda	77/2004	Pendidikan madrasah diniah awaliyah
		Perda	5/2002	Larangan perjudian, prostitusi, minuman keras
17	Kabupaten Serang	Perda	1/2006	Ketentuan penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah awaliyah
18	Kodya Yogyakarta	Keputusan Walikota	169/2006	Pembentukan tim kebijakan dan tim pemberantasan perjudian, kemaksiatan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, minuman keras, kenakalan remaja, pornografi serta bentuk kekerasan lainnya
19	Prop.Banten	Prop. Banten	4/2004	Pengelolaan zakat
20	Cilegon	Perda	4/2001	Pengelolaan ZIS
21	Kab. Serang	Perda	6/2002	Pengelolaan zakat
22	Kab. Tangerang	Perda	24/2004	Pengelolaan ZIS
		Perda	7/2005	Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol
		Perda	8/2005	Pelarangan pelacuran
23	Prop.Jabar	Keputusan Gubernur	73/2001	Pengelolan zakat, pengurus BAZ Prop. Jabar
24	Sukabumi	Kep. Bupati	114/2003	Susunan organisasi dan personalia pengurus Badan Pengkajian Dan Pengembangan Syariat Islam (BPPSI) Sukabumi
		nstruksi Bupati	04/2004	Pemakaian busana muslim bagi siswa dan mahasiswa di Sukabumi
		Perda	11/2005	Penertiban minuman beralkohol
25	Kab. Inderamayu	Perda	7/1999	Prostitusi
		Perda	30/2001	Pelarangan peredaran dan penggunaan minuman keras
		Perda	2/2003	Wajib belajar madrasah diniyah awaliyah
		Perda	7/2005	Pelarangan minuman beralkohol
		Edaran Bupati		Wajib busana muslimah dan pandai baca Al- Qur’an untuk siswa sekolah
26	Kab. Cianjur	Perda	7/2000	Pengelolaan zakat
27	Jember	Perda	14/2001	Penanganan pelacuran
28	Gresik	Perda	7/2002	Larangan praktik prostitusi
29	Pamekasan	Perda	18/2001	Larangan peredaran minuman beralkohol

Fenomena perda bernuansa syariat merupakan dampak dari perubahan sistem politik kenegaraan dan pemerintahan. Sistem politik yang otoritarian berubah menjadi demokratis. Sistem emerintahan yang sentralistik berubah menjadi desentralistik. Perubahan-perubahan tersebut berdasarkan tuntutan masyarakat dan telah ditampung dalam Amandemen UUD 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pengaturan Anggaran Daerah dan Pusat menjadikan pemerintah daerah lebih otonom.

Tweet